IMG_20200328_130531:

Pembuatan Kebijakan Antisipasi Covid-19, Tb Hasanuddin Minta Militer Dilibatkan

TERBIT: REPORTER: EDITOR:

Radio Trimekar FM – Pemerintah pusat sedang menyiapkan rancangan aturan mengenai karantina wilayah atau lockdown akibat mewabahnya virus Corona COVID-19 yang disampaikan Menkopolhukam belum lama ini.

Dalam Peraturan tersebut akan diatur kapan satu daerah boleh melakukan karantina atau lockdown.

Termasuk, apa syaratnya dan apa yang dilarang dilakukan serta bagaimana prosedurnya?.

Tb. Hasanuddin mengatakan, Indonesia rentan terkena krisis ekonomi bahkan bisa terjadi chaos jika kebijakan lockdown tidak diorganisir dengan baik.

“Sektor ekonomi yang paling terpukul, kemungkinan terburuknya masyarakat bisa chaos, dan tidak hanya di Jakarta namun juga di luar Jakarta,” kata Anggota Komisi I DPR RI melalui pesan tertulis kepada trimekarfm.com jaringan KAPOL.ID, Sabtu 28 Maret 2020.

Ia mengamati, meski pemerintah telah mengimbau untuk melakukan social distancing atau physical distancing namun masyarakat tak disipilin bahkan terkesan menyepelekan ancaman penyebaran Covid-19.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang belum memahami bahaya epidemi ini,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutny, berdasarkan data BNPB per 27 Maret 2020, sudah 1046 orang positif terkena Covid-19 dan tersebar hampir di seluruh provinsi.

“Itu, menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kinerja pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Hasanuddin menyampaikan gagasan akan perlunya pelibatan prajurit TNI secara lebih aktif dalam menghentikan penyebaran covid-19 dan menanggulangi dampak dari penyebarannya,” ujar Tb.

Dikatakan, TNI sebaiknya perlu dilibatkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19, bukan hanya sebatas pelaksana kebijakan semata.

Menurut Tb, TNI punya sumberdaya yang melimpah untuk dimobilisasi secara cepat dan tepat sasaran, namun tentunya perlu perencanaan yang matang dan koordinasi cepat antar wilayah.

“Organisasi TNI memiliki kemampuan (koordinasi cepat ) itu karena sistem komando militer yang tegas dan terorganisir. Artinya, TNI perlu menjadi salah satu aktor yang mengambil keputusan, agar proses penanganan covid-19 dapat lebih responsif,” tuturnya.

Dikatakan, penanganan dan pencegahan covid-19 sudah masuk pada ‘tingkatan ancaman terhadap keselamatan negara’ dan solusinya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak sehingga militer sudah saatnya dilibatkan lebih depan.

Militer, lebih terlatih dalam kondisi krisis termasuk bila ada hal-hal yang tak dikehendaki ketika dilakukan kebijakan lockdown atau karantina kesehatan lokal.

“Misalnya saat dilakukan karantina, seluruh lapisan masyarakat harus taat pada ketentuan yang berlaku secara mengikat, pendistribusian logistik pun harus tepat sasaran dan tepat waktu, dan pemeliharaan keamanan akan sangat tepat dipegang oleh TNI dan Polri.
Karena kalau tidak tertib, bisa terjadi kekacauan apalagi kondisi ekonomi semakin tidak menentu seperti saat ini,” ucap Tb.

Point inilah yang kami usulkan untuk masuk dalam Peraturan yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah.

Terkait dasar hukum pelibatan TNI dalam upaya penanganan Covid-19, Hasanuddin menegaskan bahwa TNI sudah memiliki mandat tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang) yang dapat saja di manfaatkan oleh Presiden untuk keselamatan bangsa dan negara tanpa harus memberlakukan darurat militer.

Menurut dia, mungkin bisa saja atas intruksi Presiden, Pangdam menjadi Komandan Satuan Tugas antisipasi Covid-19 di tingkat Provinsi dan Danrem/Dandim untuk tingkat kabupaten dan kota, dengan di bantu oleh kepala daerah dan kepala kepolisian setempat.

“intinya, Presiden harus mengoptimalkan semua sumber daya negara yang ada ditangannya untuk menangkal Covid-19,“ ujarnya. (Opah Azis)***

Sumber Berita: Radio Trimekar 93,9 MHz
Berita Terbaru

Tekan Kasus Covid-19, Aturan Kendaraan Pelat Ganjil dan Genap Berlaku di Sumedang

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Denda Pelanggaran PPKM Darurat di Garut Lebih dari 100 Juta

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

KAHMI Jabar-ACT Berbagi Saat Pandemi

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: FORKOWAS

Gubernur Bagikan Bantuan kepada Warga Terdampak PPKM, di Kab. Bogor dan Cianjur

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Kelompok Tani Hutan, Berbagi Saat Pandemi dengan Yatim Piatu

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Regional

Denda Pelanggaran PPKM Darurat di Garut Lebih dari 100 Juta

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

KAHMI Jabar-ACT Berbagi Saat Pandemi

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: FORKOWAS

Gubernur Bagikan Bantuan kepada Warga Terdampak PPKM, di Kab. Bogor dan Cianjur

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Gubernur Jabar Salurkan Bantuan untuk Warga Tak Terdaftar Bansos

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: FORKOWAS

Kang Uu: Pemprov Berupaya Penuhi Intensif Nakes di Jabar

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: FORKOWAS