Radio Trimekar FM – Ketua Asosiasi UMKM Kab. Sumedang, Titus Diah berharap agar pemda dapat memberikan kebijakan terbaik untuk pelaku UMKM.
Khususnya, yang mempunyai beban pinjaman kepada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
“Perekonomian para pelaku usaha kecil sudah lumpuh akibat Covid-19 ini. Sekarang itu, jangankan untuk bayar cicilan ke UPK, modalnya saja sudah terpakai untuk makan sehari-sehari,” katanya, Jumat (3/4/2020).
Ia mengatakan, proses untuk berjualan dan produksi para UMKM pun hampir 50-70 persen telah lumpuh.
“Pengurus UPK dimohon agar tak terlalu tegas soal kewajiban anggotanya membayar cicilan itu. Ya, mau bagaimana lagi?. Kita akan dorong agar pemerintah membuat kebijakan soal kewajiban bayar cicilan UMKM ke UPK itu,” ujarnya.
Dikatakan, lebih parah lagi pelaku UMKM pun sekarang mengeluh akibat bahan baku produksi mulai sulit termasuk pemasaran yang terhambat. (Iwan)***
