/KJA Dinolkan, Ditolak Warga Terdampak Waduk Jatigede

KJA Dinolkan, Ditolak Warga Terdampak Waduk Jatigede

Radio Trimekar FM – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menolkan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatigede tak disetujui wakil rakyat.

Karena, waktunya dianggap tak tepat, disaat masyarakat dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Saya tidak setuju adanya pembongkaran dan pelarangan KJA dalam situasi pandemi Covid-19,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Ukasah Sulaeman, saat audensi dengan Paguyuban Wisata Napak Banyu Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja, Selasa, 19 Januari 2021.

Intinya, bukan tidak taat peraturan pemda, tapi seharusnya diawali dengan mencari solusi dulu apa yang kira-kira bisa diselesaikan.

Seharusnya, pemda memberikan dukungan sekecil apa pun kegiatan warga yang dapat menggerakan roda ekonomi di tengah pandemi ini, atau bukan ssbaliknya memperburuk.

“Kalau menolkan dilakukan, itu akan memperburuk situasi. Justru seharusnya, ada peluang sedikit apa pun upaya bergeraknya roda ekonomi warga, harus didukung,” tandasnya.

Menurut Heri, Perda bukan hadits yang tidak bisa diubah, maka seharusnya pemerintah dapat mencari solusi terbaik dalam situasi ini.

“Masalah aturan itu kan bisa dicari solusi dalam situasi terlebih pada saat seperti ini,” kata dia.

Dikatakan, yang harus dipahami itu bagaimana solousi yang terbaiknya.

Seharusnya, mencari solusi bagaimana agar tujuan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Jatigede dan lain sebagainya ibisa komprehensif dengan masyarakat setempat.

Ketua Paguyuban Wisata Napak Banyu, Utis Sutisna, memastikan jika yang ada di kelompoknya tidak ada investor dari luar daerah.

“Selama ini mungkin pemerintah beranggapan jika yang ada di KJA Jatigede itu seluruhnya investor. Padahal tidak seperti itu. Kami warga terdampak Jatigede juga ada yang memiliki bagan KJA,” ungkapnya.

Ironisnya, warga terdampak Jatigede yang memiliki KJA itu justru modalnya dari hasil pinjaman dari bank dengan menggadaikan akta tanah dan bangunan rumah.

Sehingga dirinya khwatir jika penolan KJA justru akan berdampak makin memperburuk situasi ekonomi warga terdampak Jatigede itu sendiri.

“Ya kalau pemerintah mau menutupi pembayaran ke bank kami sangat berterima kasih. Tapi kalau kompensasinya itu hanya berupa sapi, apa nilai keuntungan dari sapi perbulannya sama dari hasil KJA,” imbuhnya.

Namun jika pemerintah keukeuh dengan aturan itu, dia meminta solusi yang akan diberikan oleh pemerintah dapat dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihaknya dari pemilik KJA di Jatigede. ***

Laporan: Enceng Forkowas 

Editor: Abdullah Opah

 

 

TAGS: