/Rektor IPDN: Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan

Rektor IPDN: Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan

Radio Trimekar FM – Dalam rangka Dies Natalis ke-65 IPDN, 17 Maret 2021 digelar Seminar Nasional “Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”

Rektor IPDN, Hadi Prabowo mengatakan seminar tersebut sebagai pengabdian IPDN kepada masyarakat dalam rangka memberikan masukan dalam penyusunan otonomi khusus Papua dan Papua Barat sesuai perubahan UU No. 21 Tahun 2001 menjadi Perpu No. 1 Tahun 2008.

“Diskusi ilmiah ini sebagai upaya menganalisis, penelitian serta pengkajian strategis penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat,” katanya di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Senin 15 Maret 2021.

Ia mengatakan, tujuannya agar tepat sasaran, bernilai manfaat dan tepat program.

Menurutnya, juga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Ia mengatakan, IPDN yang secara khusus disiplin dalam Ilmu pemerintahan menilai terkait otonomi khusus perlu dipelajari secara mendalam dan komperhensif.

Bahkan, IPDN memandang perlu digelarnya diskusi ilmiah terkait penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat tersebut.

“Para Praja, nanti akan bertugas di lingkungan pemerintahan. Sehingga mereka perlu mendalami soal otonomi agar mampu mengaplikasikan secara tepat dan benar,” ujarnya.

Diharapkan, dapat meluruskan formula dan strategi efektif dalam penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dalam percepatan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran para nara sumber sesuai ahli di bidangnya masing-masing, semoga menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Utamanya, bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tetap menerapkan kearifan lokal dalam penguatan NKRI.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan, otonomi khusus Papua dan Papua Barat diharapkan bisa mewujudkan hubungan yang lebih adil dan demokratis.

Bahkan, mampu meningkatkan akselerasi atau percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua serta Papua Barat.

“Tujuh fokus pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat diantaranya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM ketenagakerjaan, infrastruktur dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ucapnya.

Menurut dia, kondisi kemiskinan di Papua dan Papua Barat sesuai data BPS Tahun 2019 memang cukup tinggi.

Bidang pendidikan, disana angka buta hurup dan putus sekolah berdasarkan semua tingkatan ada 21.8 persen.

Sementara, tak bisa membaca dan menulis termasuk putus sekolah pun cukup tinggi.

“Masalah kesehatan dasar pada tahun 2018 diketahui seluruh Kab/Kota di sana kesulitan akses pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Di sana pun, ujar dia, masih terdapat rumah tangga tak berlistrik dan berlantai tanah.

Berkaca dari beberapa fakta tersebut, Sekjen Mendagri menilai perlu sikap kooperatf antara pusat dan daerah dalam menuju NKRI.

Bahkan, harus banyak mengidentifikasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk menata kembali hubungan daerah dengan pusat dalam wujud NKRI.

Itu, sebagai bentuk aserasi dalam menciptakan pembangunan dan pemerintahan.

“Semua dapat dilakukan secara profesional melalui pembinaan dan pengawasan oleh pusat.
Semoga seminar bernilai manfaat dalam merumuskan kebijakan otonami khusus Papua dan Papua Barat dalam pembangunan serta kesejahteraan,” ucap dia.

Semoga, IPDN memiliki kualitas pendidikan yang berinovasi dalam mewujudkan daya saing di tengah pandemi Covid-19.

“Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada IPDN,” ujarnya.

Nara sumber diantaranya, Direktur Jenderal Otonomi Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si, Staf Khusus Kemendagri Dr. Kastorius Sinaga, Pansus Otonomi Khusus Papua DPR RI Komarudin Watubun, S.H., M.H, Anggota DPD-RI Yorrys Raweyai, Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Tokoh Masyarakat Papua/Mantan Menteri Perhubungan RI Laksdya. TNI (Purn.) Freddy Numberi, Peneliti Otonomi Khusus Papua dari Universitas Gajah Mada Dr. Bambang Purwoko, M.A, Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T serta Guru Besar IPDN yakni Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S dan Gubernur Provinsi Papua diwakilkan Biro Otsus, Fitalis Yumte. ***

Laporan: Aziz Opah