Radio Trimekar FM – Momentum Hari Kartini di Kabupaten Majalengka yang bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan diisi dengan pembagian alat kontrasepsi dan pill KB oleh para para penyuluh KB dari
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diberbagai pasar tradisional di Majalengka.
Dari hasil pantauan ratusan kondom dan pil KB dibagikan sekelompok ibu-ibu di Pasar Sindangkasih, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Alat kontrasepsi tersebut dibagikan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.
Kepala DP3KB Nasrudin mengatakan, pembagian kondom dan pil KB yang dilakukan Penyuluh KB dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Majalengka, masyarakat diharapkan akan mengerti pentingnya merencanakan sebuah keluarga.
“Ini bagian dari memperingati Hari Kartini dimana seperti diketahui beliau adalah pejuang perempuan di Indonesia. Kami juga ingin mengingatkan masyarakat akan pentingnya merencanakan keluarga,” ujarnya Rabu (21/4/2021).
Bukan hanya di Pasar Sindangkasih, pembagian alat kontrasepsi tersebut juga dilakukan secara serentak di 11 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Majalengka.
“Hari ini serentak dilakukan Baksos dalam rangka Hari Kartini, kami membagikan kondom dan pil KB di 12 pasar tradisional serta memberikan layanan KB gratis di 32 fasilitas kesehatan,” ucap Kadis DP3AKB.
Kabid Ketahanan Keluarga Sejahtera DP3KB Kabupaten Majalengka, Titin Kustiningsih mengatakan, pihaknya sengaja memanfaatkan momentum Hari Kartini yang jatuh di bulan Ramadan untuk menyosialisasikan pentingnya program keluarga berencana.
“Hari kartini ini memang bebarengan dengan Ramadan dan kita ingin memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana,” ungkapnya.
Pada kegiatan sosialisasi program keluarga berencana di Kabupaten Majalengka, terang Titin, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya tenaga penyuluh berstatus PNS.
Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa segera menambah penyuluh KB berstatus PNS.
“Tantangan kami sebagai penyuluh sangat banyak, yang utama adalah kekurangan jumlah penyuluh yang berstatus PNS. Kami berharap pemerintah mengangkat penyuluh yang non PNS saat ini jadi PNS,” ungkapnya.***
