IMG-20210720-WA0056:

Kang Uu: Pemprov Berupaya Penuhi Intensif Nakes di Jabar

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: FORKOWAS

Radio Trimekar FM – Di masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan lonjakan angka kasus positif di Jawa Barat.

Sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah selalu menghimbau pada masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dimana pun.

Jika masyarakat mengikuti arahan pemerintah maka setidaknya akan membantu mengurangi beban para tenaga kesehatan.

Untuk hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat akan terus menggenjot realisasiya anggaran dari sektor kesehatan. Khususnya mengenai intensif para nakes.

Karena menurutnya, penyerapan untuk nakes di Jawa Barat hingga saat ini baru mencapai 34,1 persen.

Pemda Provinsi Jawa Barat sangat berhati-hati dalam pengguanaan anggaran yang akan disalurkan, karena jangan sampai melanggar aturan atau kebijakan yang berlaku.

Ditambah saat ini dengan adanya Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerin Dalam Negeri.

“Maka Gubernur pun berhati-hati, karena penggunaannya harus dipertanggungjawabkan,” ujar Uu.

Kalaupun kami dianggap lamban, bukan berarti anggaran itu tidak akan dipakai, tapi bertahap agar sesuai payung hukum.

“Sistem keuangan sekarang harus mengacu sistem yang dibuat Menteri Dalam Negeri. Kemungkinan juga bapati dan wali kota di Jabar masih kesulitan menggunakan SIPD yg  masih baru,” imbuhnya.

Namun Pak Uu sangat berharap kedepannya intensif bagi para nakes ini dapat terpenuhi dengan baik.

Maka dari itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota akan terus berupaya sebijak mungkin dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, selama tahun 2021 baru enam provinsi yang sudah menyalurkan insentif nakes di atas 50%.

Diantaranya Kalimantan Selatan (100%), Nusa Tenggara Timur (74,1%), Kalimantan Barat (66%), Jawa Timur (62%), Banten (58,6%), dan Kalimantan Utara (50,1%).

Selain itu juga ada tiga provinsi yang belum menyalurkan insentif, yaitu Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

Sementara itu provinsi yang bahkan belum menganggarkan insentif nakes ke dalam APBD tahun ini adalah Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. (Egy)***

Sumber Berita: Radio Trimekar 93,9 MHz
Berita Terbaru

Kapolres Lakukan Sertijab Sejumlah Pejabat Utama Polres Sumedang

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Herman Habibullah: Kemandirian dan Keramat Pesantren Harus Dijaga

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Jabatan Danramil Tanjungkerta Diserahterimakan

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Gebyar Vaksinasi Covid-19 di Cimalaka Dipantau Polisi

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Alumni Akabri 1989 Berbagi Sembako, Lakukan Vaksinasi

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Regional

Satgas Anti Rentenir Terima 7.321 Aduan, Sebagian Soal Pinjaman Online

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Garut Naik ke Level 3, Vaksinasi Digelorakan

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Wagub Uu Terapkan Program Pesantren Sehat Santri Berseri

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: FORKOWAS

Ridwan Kamil Melepas Kafilah STQH Jabar

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

HJKB 211 ‘Bandung Harmoni Tuntaskan Pandemi’

TERBIT: REPORTER: ADMIN EDITOR: ADMIN

Komentar Terbaru

 Good Jobs untuk Bank Sunedang ditengah diaruosi global menjamurnya lembaga keuangan Fintech , masih bs in the track memenuhi kewajiban nya dan menjaga performa kinerja dg baik. Yg bikin bingung adalah PT.Kampung Makmur , seperti nya gk ada bisnis kreatif yg muncul sbg terobosan atau lompatan . Yang ada adalah seperti kehilangan fokus bisnis merambah garapan aset2 Pemda yg sdh diurus elemen lain. Bingung juga mengapresiasi bisnis plan ny dg 9 core tsb . Seolah olah sdh serakah dg gagasan yg semu tdk ada cire bisnis yg fokus jd unggulan."

naya sunarya
naya****rya22@gmail.com