Radio Trimekar FM – Pj Bupati Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos. M.Si yang juga sebagai Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, memenuhi undangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua.
Hal tersebut, untuk koordinasi mengenai penegakan perda/perkada, penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat.
Terpantau, kedatangan Bernhard E Rondonuwu disambut hangat Kasatpol PP Provinsi Papua, Welliam R Manderi beserta jajarannya.
Dalam pertemuan itu, Kasatpol PP Provinsi Papua memaparkan kondisi personil, penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan trantibumlinmas.
Bahkan, menjelaskan tugas tambahan lainnya seperti pengendalian Covid-19 dan penanggulangan bencana.
Bernhard pun menyampaikan permasalahan yang sering terjadi di Satpol PP soal kurang dimanfaatkan dan diberi peran sebagaimana amanat PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.
“Hal ini menyebabkan Satpol PP dalam kesehariannya melakukan tugas yang bersifat rutinitas seperti penjagaan dan pengawalan,” ucap Pj Bupati kepada Trimekar FM (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia).
Kekurangan lainnya, menurut dia, kualitas kompetensi SDM Pol PP.
Sehingga, menurutnya, perlu disiapkan aparat Pol PP yang berkompeten.
Solusinya, dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM Pol PP agar penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan trantibumlinmas dapat berjalan dengan baik.
“Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya aparat Pol PP harus dibekali dengan legalitas dan pemahaman akan dasar hukum,” ujarnya.
Bahkan, Pol PP harus berani dalam bertugas, namun tetap sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku.
Karena, Pol PP memiliki kewenangan dalam penegakan perda/perkada.
“Satpol PP agar dapat meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Polri, TNI, Kejaksaan dan lainnya agar mempermudah dalam pelaksanaan tugas,” ucap ASN yang pernah menjabat Kepala Biro 2 IPDN tersebut. ***
