Radio Trimekar FM – Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Komar mengatakan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM melalui Kantor Pos untuk alokasi September dan Oktober berbarengan dengan penyaluran bantuan sembako.
“Jadi, penerima mendapatkan Rp 300 ribu dari BLT BBM dan Rp 200 ribu bantuan sosial sembako,” ujarnya kepada Radio Trimekar FM (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia), Senin (19/9).
Perlu diketahui, BLT BBM disalurkan guna meredam gejolak sosial akibat kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
Maka, warga tidak terlalu kaget dan melalui bantuan tersebut masyarakat agar menggunakannya untuk membeli bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya
Penerima BLT BBM berasal dari KPM Sembako, PKH irisan Sembako dan PKH Murni
Khususnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriterianya yang terdampak yakni keluarga miskin terdaftar di DTKS, Bukan ASN atau TNI/Polri
“Dan, yang mendapatkan BLT BBM berasal dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) di catatan sipil Kemendagri,” ujar dia.
Jadi yang menerima bantuan itu ada tiga sumber. Yakni dari data yang diusulkan desa atau kelurahan dari aplikasi SIKS NG, dari data mandiri yang diusulkan masyarakat melalui aplikasi.
Cek bansos Kemensos dengan diverifikasi terlebih dahulu, data setingkat eselon satu dari Kemensos yang datanya di olah di Pusdatin.
Dan pembagian dibagikan per termen tidak bersamaan.
Untuk langkah antisipatif jangan sampai terjadi tidak kesesuaian dengan juknis yang ada, kita sudah menyampaikan surat edaran
Pertama surat Kepala Dinas sosial kabupaten Sumedang pertanggal 9 September 2022.
“Intinya bahwa secara berjenjang kita akan melakukan sosialisasi, bahwa untuk camat agar menyosialisasikan program BLT BBM ini kepada pihak Desa/Kelurahan yang ada di daerah masing-masing dan melakukan monitoring,” ucapnya.
Kemudian, lebih dipertegas lagi dengan surat pak sekda per tanggal 14 September 2022 dan intinya sama ditujukan kepada camat untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam penyaluran BLT BBM.
Kemudian BLT BBM dipastikan diterima secara utuh dan dalam penyalurannya tidak dikaitkan dengan pembayaran PBB ataupun yang lainnya.
Yang lainnya, tentu harus jeli dan memaknai bahwa untuk PBB saja yang kepentingan nasional tidak boleh.
“Apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih rendah,” ujar dia. ***
