TRIMEKAR – Fenomena adanya organisasi PPDI menjadi sorotan Wakil Sekretaris Daerah Pimpinan Pusat Apdesi, Warson Mawardie.
Dikatakanya, Apdesi berawal dari Asosiasi Pemerintah Desa Sumedang APDS dan berdiri pada Tahun 2001, yakni meliputi pemerintah desa dan aparaturnya.
Kemudian, pada 2003 membentuk Apdesi Jawa Barat dimana mengakomodir perangkat desa yang aktif dan purna bakti.
“Apdesi itu ada anggota biasa dan luar biasa, dan anggota biasa yakni kepala desa dan perangkat desa baik aktif maupun yang purna bakti,” katanya.
Maka, pada tahun 2005 membuat Apdesi seluruh Indonesaia, dan sebagai lembaga independen.
“Jadi pemahamannya bukan hanya kepala desa saja tapi dengan perangkatnya, jangan jadi gagal faham,” ucapnya.
Adapun sekarang ada organisasi lain, Ia berharap dapat lebih meningkatkan kualitas SDM terutama aparatur desanya, untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Ia menuturkan, sekarang ini dengan kucuran dan ADD dan DD Apdesi sebenarnya ikut andil.
Selanjutnya, dikatakan Warson Mawardi yang sekarang menjabat Ketua DPRD Sumedang Komisi II, ada organisasi apapun di tingkat desa, itu sah sah saja.
Tapi perlu di ketahui juga, bahwa Apdesi itu bukan milik kepala desa saja karena namanya juga Asosiasi Pemerintah Desa disitu ada kepala desa dan perangkatnya.
Tapi ada hak dan kewenangan aparat desa mau gabung ke Apdesi silahkan, dan tidak pun tidak apa apa.
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa yang memperjuangkan Sekdes jadi PNS itu adalah peran dari Apdesi, nah itu seharusnya menjadi catatan. (Iwan)***
